mahasiswa selama kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah supaya menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak dan masih marak terjadi sangat membahayakan juga mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus menghapuskannya karena bertentangan dengan kualitas keadilan pada negeri ini, tutur ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menungkapkan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tak ada dasar hukumnya akan tetapi dalam faktanya selama negeri ini sistem itu masih diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh di negeri ini masih memprihatinkan sebab perusahaan baru memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, makanya pemerintah harus tegas menghapuskannya, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia menyewa pada pemerintah agar memberikan sanksi terhadap perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing bagi buruh, atau buruh kontrak dan tidak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak selama hapus, mahasiswa serta membayar supaya buruh diberi upah bisa apalagi kepada mereka dan bekerja selama atas waktu normal yakni pada atas 12 merek.
eksploitasi melalui upah rendah serta tidak bagus juga masih terjadi padahal mereka harus bekerja selama atas normal pada 12 jam supaya perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, ujarnya.
menurut dia, pemerintah mesti langsung melindungi buruh melalui membayar perusahaan memberlakukan produk kerja pada delapan produk, dan tak dulu di 12 produk agar buruh tak dulu tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini makanya harus dilindungi.
perusahaan juga harus menetapkan upah buruh yang baik sesuai melalui upah minimun provinsi (ump) yang ditentukan pemerintah sebab baru banyak perusahaan di daerah ini yang tak memberikan upah buruh pas dengan standar ump, ujarnya.
ia dan mendesak agar perusahaan supaya memberikan garansi hari tua kepada buruh, garansi kesehatan yang bersifat wajib dan membentuk peradilan perburuhan kepada buruh selama daerah agar dapat mendapatkan perlindungan hukum daripada pemerintah.
moment hari buruh 1 mei serta digemari hari buruh sedunia mesti menjadi moment supaya tambah mensejahterakan buruh, dan pemerintah agar selalu menyediakan lapangan kerja kepada penduduk dan memberikan pendidikan serta layanan kesehatan terhadap semua penduduk di negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.