anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menungkapkan sistem politik dinasti mesti dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, kehadiran politik dinasti, misalnya semua kepala daerah merupakan Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan disediakan umum, ujar arwani thomafi dalam jakarta, kamis.
arwani menyatakan, tak bisa dipungkiri manakala darah politik mengalir dalam sebuah keluarga, tapi hal tersebut tetap usah dibatasi untuk memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tidak mungkin mencalonkan keluarganya dalam Salah satu kurun waktu setelahnya, kami tidak hendak hak yg dipunya mayoritas publik itu tersandra melalui hak dinasti tersebut, papar arwani.
Informasi Lainnya:
- Manfaat Hajar Jahanam
- Membersihkan Jerawat Secara Alami
- Membersihkan Jerawat Secara Alami
- Daun Sirsak Untuk Kesehatan
menurut arwani, politik dinasti dan berpotensi mempersempit partisipasi publik melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Satu bidang, tidak cuma politik, tapi dapat merambah ke bidang ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, sekalipun darah politik tidak mampu dihalangi, tapi dengan pembatasan itu, umum masih memiliki kesempatan mengembangkan demokratisasi pada sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur dengan baik, supaya tak terjadi penyanderaan hak politik umum, papar arwani.