komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, terkait kasus suap di pengurusan izin tujuan pembangunan info pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi jumlah tertangkap tangannya ketua dprd, papar rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta selama selasa kurang lebih jam 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi sekali dengan sms, namun tak mengenai lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang merupakan tersangka dalam angka itu.
rachmat yasin merupakan pihak dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan selama kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu sudah selesai.
proses pengajuan sudah selesai, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah ada sk bupati, telah banyak kajian lapangan juga teknis tapi saat sk bupati beranjak ternyata ada tangkap tangan yang memberikan biaya, ujarnya.
tapi izin lokasi tak menunjukkan kepemilikan, jadi hanya wilayah saja dan kami tunjukan sehingga tidak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu sejak kemarin. karyawan menyatakan belum pernah bertemu atau berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo di 16 april 2013, ketika menyerahkan uang rp800 juta terhadap pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, selama rest area sentul.
dalam kasus ini, kpk sudah memutuskan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer dalam pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.